Pemikiran Politik Sekuralistik

Bagikan :

Pemikiran politik sekularistik berbeda dengan pemikiran integralistik dan simbiotik. Jika integralistik berpendapat bahwa agama dan Negara menjadi satu kesatuan, dan sudah diatur dalam firman allah secara lengkap. Pemikiran simbiotik berpendapat bahwa Negara dan agama mempunyai wilayah yang berbeda-beda, tetapi saling mendukung atau saling membutuhkan dan saling menguatkan. Agama membutuhkan Negara agar keberadaan agama tetap langgeng dan kekal, dan Negara membutuhkan agama agar segala peraturan yang dibuat tidak bertantangan dengan aturan-aturan yang telah digariskan dalam hokum agama. Sedangkan sekularistik menilai bahwa agama dan Negara mempunyai wilayah berbeda. Agama hanya hadir sebagai penyumbang nilai-nilai kebaikan atau mewarnai nilai-nilai kebaikan dalam membuat suatu peraturan-peraturan seperti keadilan, kejujuran, menjunjung tinggi hokum, dan adanya persamaan derajat di antara manusia.

Pada pertemuan yang lalu telah dibahas pemikiran politik integralistik dan simbiotik, maka kesempatan ini akan membahas pada pemikiran politik sekuralistik. Sebagaimana dari asal kata tersebut, bahwa sekularistik berasal dari kata sekuler yang artinya keduniaan. Sekularisme adalah paham keduniaan. Ini berbeda lagi dengan istilah sekularisasi. Jadi ada kata sekuler, sekularisme, dan sekularisasi.sekuler artinya dunia. Sekularisme adalah paham kebendaan atau keduniaan. Tapi sekularisasi justru berbeda dari paham kebendaan, malah sebaliknya. Sekularisasi artinya menolak paham kebendaan sebagai suatu kebenaran. Sekularisasi menginginkan bahwa apapun yang dilakukan tidak boleh bertumpu kepada benda, tetapi harus mengacu kepada nilai-nilai kesakralan yang menciptakan benda itu sendiri. Dengan demikian sekulerisme paham kebendaan atau materialism, maka sekularisasi menolak paham sekulerisme dan menginginkan paham spiritual yaitu tauhid kepada allah swt.

Dari sini sebenarnya, pemikiran aliran sekularistik dalam politik menghendaki bahwa segala kegiatan dalam proses politik harus mencerminkan subtansi-subtansi dari nilai-nilai agama yang disakralkan dan menjadi bagian kehidupan yang dilaksanakan dengan benar. Jika hal ini dilaksanakan berarti telah mencerminkan pesan agama.

Hal ini dilakukan untuk menempatkan agama secara benar agar tidak ditarik pada kepentiingan politik sehingga menimbulkan konflik. Menurut Al-Asmawi , Islam sesungguhnya diturunkan sebagai agama, namun sebagian umat muslim menyeretnya sebagai politik. sebagai agama, Islam tampil dalam wajahnya yang humanis, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menjadi perekat perpecahan primordial. Namun sebagai politik, Islam justru menjadi variabel pembeda dan tak jarang mendorong terjadinya konflik.

Pandangan sekuler berpendapat bahwa urusan politik harus dibahas dan dilaksanakan di luar wilayah agama. Argumennya adalah bahwa Islam pertama-tama adalah agama moral. Misi kenabian Nabi Muhammad adalah demi perbaikan akhlak. Pemerintahan sekular tidak menentang agama. Pemerintahan sekular menerima agama, tapi tidak sebagai dasar legitimasinya, atau sebagai fondasi tindakannya. Setiap pemerintahan, agar selamat dan bertahan lama, perlu dua hal: sumber legitimasi dan kerangka kerja normatif. Ada masa ketika pemerintah meminjam kedua persyaratan itu dari agama. Namun, pada zaman kita ini (kira-kira tiga ratus tahun terakhir) praktik ini sudah tidak berlaku lagi. Kini, pemerintah mendapatkan legitimasi dari persetujuan mereka yang diperintah. Norma pemerintahan juga ditentukan, paling tidak dalam teori, oleh hukum yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga yang mewakili rakyat.

Ucapan Nabi antum a‘lamu bi umuri dunyakum (“kalian lebih tahu mengenai urusan dunia”) sebagai rujukan yang kokoh bagi proyek sekularisasi Islam. Mereka percaya bahwa Hadis itu secara eksplisit menasihati kaum Muslim untuk membedakan—dan juga memisahkan—urusan duniawi dengan urusan non-duniawi.

Pandangan sekuler yang diusung oleh ilmuwan Muslim bukan pengertian yang diusung oleh Barat, yang memisahkan agama dalam kehidupan sehari-hari dengan meninggalkan ajaran agama secara total. Sikap sekular di sini mengacu terutama pada isu religius-politik. Tidak boleh ada anggapan bahwa religiositas dan sekularitas adalah entitas yang benar-benar terpisah. Sebaliknya, kedua unsur itu—yang tampaknya bertentangan—dapat dikombinasikan dalam kehidupan seorang yang religius. Instrumen yang paling efektif dalam menciptakan kemakmuran masyarakat adalah negara, bukan agama. Namun begitu, sekularisme hendaknya tidak dipahami dari konteks teologis, tetapi sosiologis – gagasan yang mendorong bahwa kehidupan bernegara (ranah politik) dapat didekati secara rasional dengan teori-teori politik modern, sementara agama ditempatkan pada tataran moral.

 Demokrasi sebagai sebuah nilai luhur dan cita- cita sosial yang menekankan keadilan, musyawarah, keterbukaan terhadap kritik serta kesamaan hak di depan hukum, jelas Islam sangat sejalan bahkan mendukung. Jika nilai-nilai dan mekanisme demokrasi berjalan semestinya, maka akan muncul seleksi pemimpin yang terbaik, mengikis kultus individu, serta penguatan supremasi hukum serta etika sosial. Jadi, demokrasi harus dili- hat dari spirit dan nilai-nilai yang hendak diperjuangkan; sementara Islam sendiri sangat menghargai Hak Asasi Manusia (HAM), musyawarah dan menghargai kritik.

Pada tataran yang ideal, secara konseptual Islam mempunyai tujuan yang umum dan melewati batas-batas wilayah nasionalisme, menjunjung tinggi keadilan, kemakmuran, ketakwaan, peradaban dan sejenisnya. Tetapi pada tataran yang empiris dan praktis, Islam harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Pada hari ini, misalnya, Islam di Inggris, Amerika, Timur Tengah, Turki, atau bahkan Indonesia tentunya berbeda-beda. Sebab, ketika Islam masuk ke dalam wilayah kekuasaan politik maka agama akan terikat dengan banyak variabel. Namun demikian, apabila berbicara dalam tataran ideal tujuan umum dari agama yang paling ideal dan mulia, tentu saja hal itu hampir menjadi watak bagi setiap agama. Tetapi jika masuk ke dalam wilayah empiris-praktis, niscaya kita tidak bisa membuat keseragaman atas dunia dan kehidupan ini dengan wajah tunggal. Memimpikan boleh saja, tetapi realitas yang ada, adalah plural. Sehingga, terjadi keragaman artikulasi. Idenya sama-sama untuk memajukan rakyat, tetapi artikulasinya berbeda-beda, karena kemajuan bidang ekonomi, pendidikan dan teknologinya juga berbeda-beda. Sehingga, untuk dapat memakmurkan dan menciptakan keadilan, setiap negara dan agama mempunyai artikulasi yang berbeda-beda.


Bagikan :

Vijian Faiz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *