Kelucuan MUI Jakarta

Bagikan :

Pasca ditangkap salah satu anggota Majelis Ulama Indonesia [MUI] pusat, Ahmad Zain an-Najah beberapa waktu lalu telah membuat geram anggota MUI DKI Jakarta. Satu bentuk kegeraman mereka yaitu rencana membuat cyber army untuk MUI DKI sekaligus untuk membela Anies Baswedan yang hari ini menjadi gubernur DKI. Sikap tersebut tentu sangat menimbulkan kebingungan saya sebagai bagian rakyat biasa. Satu sisi, MUI mengharamkan cyiber army atau sering disebut dengan buzzer, tapi disisi lain justru ingin membuat untuk kepentingan mereka, dan tentu sering menggunakan kata “umat” untuk melegalkan hasrat nya. Mungkin jika untuk kepentingan lembaga MUI ansich masih bisa dipahami dalam upaya untuk menangkal hoax dan berdakwah sebagai bagian dari “amar ma’ruf nahi munkar”. Tapi jika sudah digunakan untuk kepentingan diri Anies Baswedan selaku gubernur, maka status MUI justru dipertanyakan, apakah dia benar-benar sedang menjalankan tupaksinya dalam menegakan amar ma’ruf nahi munkar atau malah menjadi tim sukses yang sedang menginginkan proyek dari pemerintah DKI ?

Benar bahwa MUI merupakan mitra pemerintah. Kelahiran lembaga ini sebenarnya untuk kepentingan orde baru untuk mengakomodir ormas-ormas Islam dalam rangka mendukung program-program pemerintah orde baru kala itu. Kini setelah orde baru tumbang dan masuk era reformasi, MUI sudah terlihat sedikit independen baik mulai dari pusat maupun daerah. Sehingga kebijakan MUI pusat belum tentu dilaksanakan oleh MUI daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. MUI kini menjadi suatu lembaga yang lebih bersahabat dengan pemerintah tempat lembaga tersebut berada. Salah satu buktinya kasus MUI DKI.

Pengamat politik dari Political Literacy, Muhammad Hanifuddin berpendapat bahwa langkah MUI membentuk tim siber untuk membantu ulama dan membela Anies Baswedan sebagai langkah yang perlu diapresiasi dalam rangka untuk membela dari serangan buzzer. Namun pengamat ini tidak melihat secara utuh fenomena gerakan politik Islam transnasional yang telah menghalalkan segala cara untuk melakukan perubahan ideology negara dan sistem pemerintahan melalui gerakan-gerakan politik, termasuk melalui buzzer [ yang oleh mereka dianggap sebagai jihad]. Saudara Hanif mungkin lupa bahwa mui terperosok cukup jauh dalam ranah politik pada pilkada 2017 dan pilpres 2019. MUI sudah tidak netral dan digunakan untuk menjadi kepentingan pasangan calon pilpres dan menyerang calon yang lain dengan narasi yang sangat menyakitkan dan tidak sesuai dengan etika Islam.

Pengamat politik ini juga tidak berfikir secara jauh, bahwa jabatan kepala daerah sebagai jabatan musiman yang bisa berganti setiap periode yang telah ditentukan. Ketika keputusan ini dibuat tanpa mempertimbangkan tersebut, maka MUI telah melakukan langkah mundur dengan menjadikan lembaga sebagai alat untuk kepentingan penguasa. MUI telah memposisikan diri sebagai lembaga suci yang bisa menentukan baik dan buruk seorang penguasa dengan kacamata yang sangat subyektif. Ini tentu sangat berbahaya dalam kehidupan masyarakat yang majemuk di Indonesia.

Jika Gus Dur menginginkan MUI dibubarkan, saya sedikit berbeda dengannya. MUI masih dibutuhkan umat Islam jika memang lembaga ini tetap berjalan sesuai dengan ideologi Pancasila dan mengayomi keberagaman pandangan agama yang ada di tengah-tengah masyarakat. Namun jika MUI hanya untuk kepentingan penguasa, da nada agenda politik serta melindungi para pembangkan ideology Pancasila dan NKRI berarti masyarakat tidak membutuhkan. Jika memang tidak dibutuhkan, lebih baik dibubarkan saja daripada menghabiskan anggaran yang tidak jelas hasilnya.


Bagikan :

Vijian Faiz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Seminar Internasional

Tue Nov 23 , 2021
Bagikan :moreBagikan :moremore